TEST PENERIMAAN CPNS KHUSUS THL

BOP THL TB PP pada tahun 2012 akan dinaikkan, setidaknya itulah kabar baik yang disampaikan oleh Dr. Ato Suprapto, Kepala Badan PPSDM Pertanian saat acara Dialog Interaktif dengan Penyuluh Pertanian se-Malang Raya, Kamis 22/11/2011 di Aula Kampus STPP Malang. Setidaknya sekitar 250 peserta yang terdiri dari Penyuluh PNS dan Penyuluh THL hadir pada kesempatan itu dan turut menyampaikan keluh kesah dilapangan serta banyak hal terkait dengan program kementerian pertanian yang mereka kawal.

 

Ada 2 hal yang cukup menjadi sorotan peserta dalam acara tersebut diantara tentang pelaksanaan program P2BN dan nasib Penyuluh THL. Dalam tanggapannya Kepala Badan menekankan pentingnya koordinasi antara Penyuluh (PPL), Mantri tani dan petugas POPT di tingkat UPTD. Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan terkait program P2BN, baik itu kegiatan SL (Sekolah Lapang), SLI (Sekolah Lapang Iklim) dan SLPTT. “Dalam hal ini suksesnya kegiatan dimasing-masing daerah sangat tergantung pada imamnya yaitu Kepala Dinas, bagimana menjalankan fungsi koordanisai ini bisa berjalan dengan baik” tutur beliau.

Adapun menyangkut soal nasib Penyuluh THL, beliau menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Pertanian sedang menggodok dan telah mengusulkan mekanisme aturan untuk memeberikan kesempatan bagi Penyuluh THL agar mereka punya prasyarat khusus (tiket) untuk bisa mengikuti rekrutment PNS lingkup Kementan. “Mohon untuk bersabar dan kita terus memperjuangkan formasi mereka mengingat keberadaan Penyuluh THL sangat diperlukan, bahkan ke depan mereka akan kita terus tingkatkan kemampuan melalui pelatihan teknis karena dalam menunjang keberhasilan program P2BN mereka juga harus menguasai teknologi budidaya padi  di lahan Pasang surut, lahan rawa, lahan gambut dan lahan sawah. Hal itu perlu kita lakukan sebab masa depan pertanian ada dilahan tersebut” jelasnya.(SL)

Mentan Usulkan Penyuluh Pertanian Jadi PNS

SLAWI - Menteri Pertanian Ir Suswono menyatakan telah meng­usulkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL TB) Penyuluh Pertanian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu diungkapkan Mentan saat temu wicara dengan  petani, peternak, dan penyuluh pertanian di Kabupaten Tegal pada Jumat (9/9).
”Kami sedang memperjuangkan THL TB penyuluh pertanian diangkat menjadi PNS,” kata Suswono.

Dia mengatakan, penyuluh pertanian selama ini hanya mendapatkan honor dari pemerintah pusat delapan bulan. Namun, pada kenyataannya mereka bekerja penuh selama setahun. Peng­abdian itu pantas mendapatkan penghargaan dengan diangkat menjadi PNS. Selama dalam proses pengajuan untuk bisa diangkat menjadi PNS, Mentan juga telah memperjuangkan agar penyuluh pertanian biasa menda­pat­kan honor selama 10 bulan.  ”Se­mo­ga tahun depan bisa 10 bulan,” harapnya.
Menurut dia, keprihatinan THL TB penyuluh pertanian yang hanya dibayar hanya delapan bulan bisa diatasi dengan sharing antara pemerintah daerah dan provinsi. Sisa pembayaran yang selama empat bulan bisa dibebankan pada APBD 1 dan II.

”Daerah membayar dua bulan, sedangkan provinsi dua bulan.”
Wakil Bupati Tegal HM Hery Soelistyawan SH MHum meng­ungkapkan, sesuai dengan PP No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, THL TB tidak diperbolehkan diangkat. Namun, pengangkatan bisa dilakukan melalui dinas terkait.
”Dana dinas terbatas, sehingga belum bisa dialokasikan. Saya sepakat kalau sharing dengan provinsi,” katanya.

Kerepotan

Seorang THL TB penyuluh pertanian Adi Nuriswan mengungkapkan, kontrak sebagai penyuluh pertanian akan habis pada 17 September 2011.
Adi Nuriswan, menyatakan kontrak perpanjangan di daerah lainnya dilakukan daerah. Namun, di Ka­bupaten Tegal belum seperti daerah lainnya. Hal itu yang membuat 86 THL TB penyuluh pertanian kesulitan.
”Kontrak kerja memang 10 bulan, tapi hanya dibayar delapan bulan.’’
Ditambahkan, honor yang diterima penyuluh pertanian variatif, untuk S1 mendapatkan Rp 1,4 juta, D3 Rp 1,2 juta, dan SLTA Rp 1 juta. Mereka memiliki wilayah tersendiri yang tersebar di 18 kecamatan Kabupaten Tegal. (H64-48)(SUARA MERDEKA - INFO PANTURA, 11 Sept 2011)

Tenaga Honorer Berpeluang Diangkat CPNS

BALAI KOTA- Sebanyak 1.021 Pegawai Tidak Tetap (PTT) kategori kedua di lingkup Pemkot berpeluang besar diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), setelah melalui ujian tertulis. Ujian tersebut dilaksanakan pada 2012 dan terpisah dengan perekrutan CPNS dari jalur umum.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota, I Gusti Made Agung mengatakan, mereka yang diangkat CPNS ini harus memenuhi persyaratan di antaranya telah menjadi PTT minimal sejak 2005. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi Guru Tidak Tetap (GTT).

”Informasi dari pusat, seleksi mereka akan dilaksanakan terpisah dari seleksi CPND. Saat ini kami baru mendata ijazah mereka,” ujarnya, kemarin di sela rapat anggaran bersama Komisi A DPRD Kota.

Proses pendataan tersebut diperkirakan rampung pada pertengahan bulan ini, bersamaan dengan invetarisasi kebutuhan pegawai. Penataan pegawai sendiri, merupakan syarat mutlak bagi kabupaten/kota yang akan mengadakan penerimaan CPNS.  Setelah dilakukan pendataan pegawai, ditemukan gambaran adanya kekurangan guru kelas sebanyak 431 orang.
Kabid Administrasi Kepegawaian, Mahmudi menambahkan, sedikitnya 659 orang pegawai pensiun di 2012.

Penuhi Syarat

Sementara itu, ada kabar gembira bagi Tenaga Harian Lepas (THL) kategori pertama (dibiayai APBN dan APBD). Tiga dari 223 orang THL dinyatakan memenuhi syarat oleh BKN untuk diangkat menjadi CPNS tanpa tes.
Sedangkan 200 orang THL lainnya tidak memenuhi syarat dari segi usia, karena sudah di atas 46 tahun. Terkait penerimaan CPNS 2012, Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 708 juta

Sedangkan anggaran sekitar Rp 1 miliar yang sedianya untuk membiayai penerimaan CPNS 2011 dikembalikan lagi ke kas daerah sebagai Silpa. Hal itu terkait dengan kebijakan moratorium PNS yang dikeluarkan pemerintah pusat. Informasi yang diterima BKD, tahun 2012 yang melaksanakan penerimaan CPNS hanya Kota Semarang, Kabupaten Tegal dan Provinsi Jateng.

Untuk mengantisipasi eksodus pelamar dari luar kota maupun provinsi, Pemkot akan membatasi jumlah pelamar. Bagi formasi tenaga pendidik akan diprioritaskan bagi guru SD dan minimal berijazah S1. Sehubungan hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kota, Imam Mardjuki mengingatkan BKD agar mengantisipasi anggaran rekruitmen CPNS yang nantinya bisa berlipat.
”BKD musti memperhatikan serbuan jumlah pelamar, sebab ini terkait dengan anggaran,” tukas politisi PKS itu. (J9,H37-72)(SEMARANG METRO - SUARA MERDEKA, 3 Des 2011)