TEST PENERIMAAN CPNS KHUSUS THL

BOP THL TB PP pada tahun 2012 akan dinaikkan, setidaknya itulah kabar baik yang disampaikan oleh Dr. Ato Suprapto, Kepala Badan PPSDM Pertanian saat acara Dialog Interaktif dengan Penyuluh Pertanian se-Malang Raya, Kamis 22/11/2011 di Aula Kampus STPP Malang. Setidaknya sekitar 250 peserta yang terdiri dari Penyuluh PNS dan Penyuluh THL hadir pada kesempatan itu dan turut menyampaikan keluh kesah dilapangan serta banyak hal terkait dengan program kementerian pertanian yang mereka kawal.

 

Ada 2 hal yang cukup menjadi sorotan peserta dalam acara tersebut diantara tentang pelaksanaan program P2BN dan nasib Penyuluh THL. Dalam tanggapannya Kepala Badan menekankan pentingnya koordinasi antara Penyuluh (PPL), Mantri tani dan petugas POPT di tingkat UPTD. Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan terkait program P2BN, baik itu kegiatan SL (Sekolah Lapang), SLI (Sekolah Lapang Iklim) dan SLPTT. “Dalam hal ini suksesnya kegiatan dimasing-masing daerah sangat tergantung pada imamnya yaitu Kepala Dinas, bagimana menjalankan fungsi koordanisai ini bisa berjalan dengan baik” tutur beliau.

Adapun menyangkut soal nasib Penyuluh THL, beliau menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Pertanian sedang menggodok dan telah mengusulkan mekanisme aturan untuk memeberikan kesempatan bagi Penyuluh THL agar mereka punya prasyarat khusus (tiket) untuk bisa mengikuti rekrutment PNS lingkup Kementan. “Mohon untuk bersabar dan kita terus memperjuangkan formasi mereka mengingat keberadaan Penyuluh THL sangat diperlukan, bahkan ke depan mereka akan kita terus tingkatkan kemampuan melalui pelatihan teknis karena dalam menunjang keberhasilan program P2BN mereka juga harus menguasai teknologi budidaya padi  di lahan Pasang surut, lahan rawa, lahan gambut dan lahan sawah. Hal itu perlu kita lakukan sebab masa depan pertanian ada dilahan tersebut” jelasnya.(SL)

Mentan Usulkan Penyuluh Pertanian Jadi PNS

SLAWI - Menteri Pertanian Ir Suswono menyatakan telah meng­usulkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL TB) Penyuluh Pertanian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu diungkapkan Mentan saat temu wicara dengan  petani, peternak, dan penyuluh pertanian di Kabupaten Tegal pada Jumat (9/9).
”Kami sedang memperjuangkan THL TB penyuluh pertanian diangkat menjadi PNS,” kata Suswono.

Dia mengatakan, penyuluh pertanian selama ini hanya mendapatkan honor dari pemerintah pusat delapan bulan. Namun, pada kenyataannya mereka bekerja penuh selama setahun. Peng­abdian itu pantas mendapatkan penghargaan dengan diangkat menjadi PNS. Selama dalam proses pengajuan untuk bisa diangkat menjadi PNS, Mentan juga telah memperjuangkan agar penyuluh pertanian biasa menda­pat­kan honor selama 10 bulan.  ”Se­mo­ga tahun depan bisa 10 bulan,” harapnya.
Menurut dia, keprihatinan THL TB penyuluh pertanian yang hanya dibayar hanya delapan bulan bisa diatasi dengan sharing antara pemerintah daerah dan provinsi. Sisa pembayaran yang selama empat bulan bisa dibebankan pada APBD 1 dan II.

”Daerah membayar dua bulan, sedangkan provinsi dua bulan.”
Wakil Bupati Tegal HM Hery Soelistyawan SH MHum meng­ungkapkan, sesuai dengan PP No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, THL TB tidak diperbolehkan diangkat. Namun, pengangkatan bisa dilakukan melalui dinas terkait.
”Dana dinas terbatas, sehingga belum bisa dialokasikan. Saya sepakat kalau sharing dengan provinsi,” katanya.

Kerepotan

Seorang THL TB penyuluh pertanian Adi Nuriswan mengungkapkan, kontrak sebagai penyuluh pertanian akan habis pada 17 September 2011.
Adi Nuriswan, menyatakan kontrak perpanjangan di daerah lainnya dilakukan daerah. Namun, di Ka­bupaten Tegal belum seperti daerah lainnya. Hal itu yang membuat 86 THL TB penyuluh pertanian kesulitan.
”Kontrak kerja memang 10 bulan, tapi hanya dibayar delapan bulan.’’
Ditambahkan, honor yang diterima penyuluh pertanian variatif, untuk S1 mendapatkan Rp 1,4 juta, D3 Rp 1,2 juta, dan SLTA Rp 1 juta. Mereka memiliki wilayah tersendiri yang tersebar di 18 kecamatan Kabupaten Tegal. (H64-48)(SUARA MERDEKA - INFO PANTURA, 11 Sept 2011)

Tenaga Honorer Berpeluang Diangkat CPNS

BALAI KOTA- Sebanyak 1.021 Pegawai Tidak Tetap (PTT) kategori kedua di lingkup Pemkot berpeluang besar diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), setelah melalui ujian tertulis. Ujian tersebut dilaksanakan pada 2012 dan terpisah dengan perekrutan CPNS dari jalur umum.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota, I Gusti Made Agung mengatakan, mereka yang diangkat CPNS ini harus memenuhi persyaratan di antaranya telah menjadi PTT minimal sejak 2005. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi Guru Tidak Tetap (GTT).

”Informasi dari pusat, seleksi mereka akan dilaksanakan terpisah dari seleksi CPND. Saat ini kami baru mendata ijazah mereka,” ujarnya, kemarin di sela rapat anggaran bersama Komisi A DPRD Kota.

Proses pendataan tersebut diperkirakan rampung pada pertengahan bulan ini, bersamaan dengan invetarisasi kebutuhan pegawai. Penataan pegawai sendiri, merupakan syarat mutlak bagi kabupaten/kota yang akan mengadakan penerimaan CPNS.  Setelah dilakukan pendataan pegawai, ditemukan gambaran adanya kekurangan guru kelas sebanyak 431 orang.
Kabid Administrasi Kepegawaian, Mahmudi menambahkan, sedikitnya 659 orang pegawai pensiun di 2012.

Penuhi Syarat

Sementara itu, ada kabar gembira bagi Tenaga Harian Lepas (THL) kategori pertama (dibiayai APBN dan APBD). Tiga dari 223 orang THL dinyatakan memenuhi syarat oleh BKN untuk diangkat menjadi CPNS tanpa tes.
Sedangkan 200 orang THL lainnya tidak memenuhi syarat dari segi usia, karena sudah di atas 46 tahun. Terkait penerimaan CPNS 2012, Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 708 juta

Sedangkan anggaran sekitar Rp 1 miliar yang sedianya untuk membiayai penerimaan CPNS 2011 dikembalikan lagi ke kas daerah sebagai Silpa. Hal itu terkait dengan kebijakan moratorium PNS yang dikeluarkan pemerintah pusat. Informasi yang diterima BKD, tahun 2012 yang melaksanakan penerimaan CPNS hanya Kota Semarang, Kabupaten Tegal dan Provinsi Jateng.

Untuk mengantisipasi eksodus pelamar dari luar kota maupun provinsi, Pemkot akan membatasi jumlah pelamar. Bagi formasi tenaga pendidik akan diprioritaskan bagi guru SD dan minimal berijazah S1. Sehubungan hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kota, Imam Mardjuki mengingatkan BKD agar mengantisipasi anggaran rekruitmen CPNS yang nantinya bisa berlipat.
”BKD musti memperhatikan serbuan jumlah pelamar, sebab ini terkait dengan anggaran,” tukas politisi PKS itu. (J9,H37-72)(SEMARANG METRO - SUARA MERDEKA, 3 Des 2011)

Pemda Jateng Adakan Soropadan Agro Expo 2011 Ke-V

Pemda Jateng Adakan Soropadan Agro Expo 2011 Ke-V

Soropadan Agro Expo (SAE) sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk menciptakan peluang pengembangan pasar komoditas agro secara konsisten dilaksanakan setiap dua tahun sejak tahun 2001. Sebagai event pameran pertanian besar, SAE dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif, baik ditinjau dari kualitas materi maupun kuantitas peserta dan pengunjung. Materi pameran SAE mempunyai daya tarik tersendiri karena di samping memamerkan aneka produk, alsin dan teknologi di tenda-tenda indoor, juga disajikan pameran outdoor di petak-petak kebun dengan aneka komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, ternak dan kehutanan. Sehingga event ini telah menarik perhatian masyarakat dari luar provinsi Jawa Tengah bahkan dari luar negeri, untuk berpartisipasi sebagai peserta maupun sebagai pembeli. Demikian yang disampaikan Fx. Supardiman, SH, MSi, Kabag Pertanian yang mewakili Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Jawa Tengah pada acara Sosialisasi pelaksanaan Soropadan Agro Expo (SAE) ke V tahun 2011 baru-baru ini di ruang rapat Setda Jawa Tengah di Semarang. SAE ke V akan dilaksanakan pada tanggal 1-5 Juli tahun 2011 bertempat di Sub Terminal Agribisnis (STA) Soropadan dengan mengambil tema: Mantapkan Kemitraan Dengan Dunia Usaha Untuk Mengembangkan Akses Pasar Global . Caping Mas Ir. Achmad Saubari Prasodjo, pemimpin umum Tabloid Sinar Tani yang hadir dalam acara sosialisasi Saubari mengatakan bahwa dalam rangka merayakan ulang tahun Tabloid Sinar Tani ke 40, sebagai ungkapan rasa syukur Tabloid Sinta akan berpartisipasi pada SAE V 2011 ini dengan memberikan penghargaan kepada pejabat publik, pelaku utama, penyuluh yang dinilai berjasa dalam pembangunan pertanian.

Pemda Jateng Adakan Soropadan Agro Expo 2011 Ke-V

Soropadan Agro Expo (SAE) sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk menciptakan peluang pengembangan pasar komoditas agro secara konsisten dilaksanakan setiap dua tahun sejak tahun 2001.

Sebagai event pameran pertanian besar, SAE dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif, baik ditinjau dari kualitas materi maupun kuantitas peserta dan pengunjung.

Materi pameran SAE mempunyai daya tarik tersendiri karena di samping memamerkan aneka produk, alsin dan teknologi di tenda-tenda indoor, juga disajikan pameran outdoor di petak-petak kebun dengan aneka komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, ternak dan kehutanan. Sehingga event ini telah menarik perhatian masyarakat dari luar provinsi Jawa Tengah bahkan dari luar negeri, untuk berpartisipasi sebagai peserta maupun sebagai pembeli.

Demikian yang disampaikan Fx. Supardiman, SH, MSi, Kabag Pertanian yang mewakili Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Jawa Tengah pada acara Sosialisasi pelaksanaan Soropadan Agro Expo (SAE) ke V tahun 2011 baru-baru ini di ruang rapat Setda Jawa Tengah di Semarang.

SAE ke V akan dilaksanakan pada tanggal 1-5 Juli tahun 2011 bertempat di Sub Terminal Agribisnis (STA) Soropadan dengan mengambil tema: “Mantapkan Kemitraan Dengan Dunia Usaha Untuk Mengembangkan Akses Pasar Global “.

Caping Mas
Ir. Achmad Saubari Prasodjo, pemimpin umum Tabloid Sinar Tani yang hadir dalam acara sosialisasi Saubari mengatakan bahwa dalam rangka merayakan ulang tahun Tabloid Sinar Tani ke 40, sebagai ungkapan rasa syukur Tabloid Sinta akan berpartisipasi pada SAE V 2011 ini dengan memberikan penghargaan kepada pejabat publik, pelaku utama, penyuluh yang dinilai berjasa dalam pembangunan pertanian.

PENJELASAN TATA CARA PENGISIAN KONTRAK KERJA THL TBPP TAHUN 2011

PENJELASAN TATA CARA PENGISIAN KONTRAK KERJA THL TBPP TAHUN 2011

PENGUMUMAN
FORMAT KONTRAK KERJA THL-TB PENYULUH PERTANIAN
ANGKATAN I, II, III TAHUN 2011 DAN PENJELASAN TATA CARA
PENGISIANNYA

BERSAMA INI KAMI SAMPAIKAN FORMAT KONTRAK  KERJA THL–TB PENYULUH PERTANIAN ANGKATAN I, II dan III TAHUN 2011 DAN TATA CARA PENGISIAN KONTRAK KERJA SEBAGAI BERIKUT:

I. ALINEA PERTAMA
Pada hari SENIN tanggal TUJUH BELAS bulan JANUARI tahun DUA RIBU SEBELAS Bertempat di (ditulis nama provinsi sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/KPTS/HK.060/1/2011 tanggal 12 Januari 2011), yang bertanda tangan di bawah ini :

II. ANGKA 1 (SATU)
(ditulis nama Pejabat Pembuat Komitmen), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berkedudukan di
(ditulis Provinsi Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian), bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Contoh :
SUPARDI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berkedudukan di JAWA TENGAH, bertindak untuk
dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

III. ANGKA 2 (DUA)
(ditulis nama THL-TB Penyuluh Pertanian), selaku TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN, dengan keterangan :
a. Pendidikan : (ditulis sesuai dengan pendidikan waktu diterima menjadi THL-TB PP)
b. Tempat dan Tanggal Lahir : (ditulis sesuai dengan KTP)
c. Nomor Ujian : (ditulis seduai dengan no peserta ujian test THL-TB PP)
d. Kabupaten : (ditulis nama kabupaten sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/KPTS/HK.060/1/2011 tanggal 12 Januari 2011)
e. Kecamatan : (ditulis sesuai dengan penempatan di kecamatan)
f. Desa/Kelurahan : (ditulis sesuai dengan penempatan desa/kelurahan)
g. No. Telepon/HP : (ditulis dengan no telepon/HP yang digunakan)

IV. PASAL 2 AYAT (2)
(2) PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di lokasi kerja di Kabupaten/Kota .......... Provinsi ..........(ditulis
sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/KPTS/HK.060/1/2011 tanggal 12 Januari 2011)

IV. PASAL 3 AYAT (1)
(3) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelaksana Dana
Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian
Pertanian Tahun 2011, Provinsi ........... Nomor .............. Tanggal ................... (ditulis sesuai dengan nomor
dan tanggal DIPA Dana Dekonsentarsi BPPSDMP di masing-masing provinsi)

V. PASAL 5 AYAT (1)
(1) .............................dst :
- Nama Pemegang Rekening : (Pemegang Rekening harus THL-TB PP yang bersangkutan)
- Cabang : (sesuai dengan penempatan THL-TB PP)
- Unit : (sesuai dengan penempatan THL-TB PP)
- Nomer Rekening : (ditulis dengan teliti sesuai dengan yang tertulis di buku rekening)

VI. PASAL 10
PIHAK KESATU: (ditulis nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen di Provinsi penempatan THL-TB
PP)
PIHAK KEDUA : (ditulis nama jelas THL-TB PP)

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

 

Jakarta, 14 Pebruari 2011
KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN,
ttd.
DR. IR. MOMON RUSMONO, MS
NIP.196105241986031003

 

Atau bisa di download DISINI 

SURAT KONTRAK (THLTBPP) Download : DISINI 

SURAT KONTRAK (P2K) Download :  DISINI 

(Sumber: www.deptan.go.id)

KONTRAK KERJA THLTBPP TAHUN 2011

Diberitahukan kepada THL TBPP SeIndonesia bahwa Form Kontrak Kerja THL TBPP tahun 2011 untuk angkatan I, II dan III sudah bisa didownload di website Kementrian Pertanian atau bisa juga DISINI (Untuk P2K) dan DISINI (Untuk THL TBPP). 

Mohon dicermati oleh seluruh rekan-rekan THL-TBPP mengenai kontrak kerja tahun 2011, kami dari FK THL-TBPP Nasional sedang berkomunikasi intensif dengan Kapusbangluhtan dalam rangka mengusulkan agar dalam surat kontrak kerja tersebut juga dicantumkan nominal BOP. Hal ini demi mengantisipasi segala kemungkinan yang merugikan salah satu belah pihak. Terima kasih atas perhatian seluruh rekan-rekan THL-TBPP. Untuk sementara ini dimohon rekan-rekan THL-TBPP dapat menunggu info selanjutnya.

RELEASE KEGIATAN AUDENSI DENGAN KEMENTRIAN PAN&RB ; BKN ; DPR RI TANGGAL 10-13 JANUARI 2011

RELEASE

FORUM KOMUNIKASI TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU

PENYULUH PERTANIAN NASIONAL

(FK THL-TBPP NASIONAL)

TENTANG

KEGIATAN AUDENSI DENGAN KEMENTRIAN PAN&RB ; BKN ; DPR RI

TANGGAL 10-13 JANUARI 2011

1. Pada tanggal 10 Januari 2011, pengurus FK-THLTBPP Nasional dan FK THL-TBPP Propinsi seluruh Indonesia melaksanakan audensi dengan Kementrian PAN&RB, yang diterima oleh Ibu Natalia (Kepala Bidang SDM Aparatur Kementrian PAN&RB), dan memperoleh informasi bahwa :

• Kategori tenaga honorer yang diselesaikan hanya kategori 1 dan 2, bukaan 5 kategori seperti yang direkomendasikan panitia kerja gabungan komisi II, komisi VIII dan komisi X DPR RI.
• Saat ini kementrian PAN&RB telah menyerahkan Rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur penyelesaian tenaga honorer kepada presiden namun belum teragendakan dalam rapat kabinet.
• Kementrian PA&RB sedang merumuskan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT).
• THL-TBPP diakomodir penyelesaiannya serta akan diakui sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan honor sesuai standar UMR pegawai pemerintah, diupayakan memperoleh tunjangan hari tua dan jaminan kesehatan.

2. Pada tanggal 11 Januari 2011, pengurus FK-THLTBPP Propinsi mengurus dan menyelesaikan surat rekomendasi perpanjangan kontrak serta menyelesaikan honor dan BOP THL-TBPP bermasalah dari daerah-nya masing-masing.

3. Pada tanggal 12 Januari 2011, pengurus FK-THLTBPP Nasional dan FK THL-TBPP Propinsi seluruh Indonesia melaksanakan audensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diterima oleh bapak Sukamto (Kasie Perencanaan) dan bapak Badi Mulyono(Kasie Formasi), dan memperoleh informasi bahwa :

• BKN hanya menjalankan fungsi manajemen kepegawaian negara, terkait formasi, kepangkatan, pensiun,dll.
• BKN hanya mengurusi kepegawaian yang telah ada regulasinya (aturannnya).
• Penetapan formasi CPNS berdasarkan usulan daerah, kemudian diusulkan kepada Kementrian PAN&RB dan Kementrian Keuangan, kemudian ditetapkan besarannya lalu dibagi untuk pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang penetapan jenis formasinya merupakan wewenang instansi pusat, pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota.
• Pengadaan Formasi CPNS penyuluh pertanian yang termasuk tenaga teknis merupakan formasi prioritas, namun sangat bergantung pada permintaan didaerah dan tidak bisa dikhususkan untuk THL-TBPP selama belum ada aturan yang mengatur-nya.

4. Pada tanggal 13 Januari 2011, pengurus FK-THLTBPP Nasional dan FK THL-TBPP Propinsi seluruh Indonesia melakukan audensi dengan DPR RI dan diterima oleh dua fraksi di DPR RI, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai GOLKAR. Adapun hasil nya adalah sebagai berikut :

A. Audensi dengan Fraksi Demokrat DPR RI :

• Wakil ketua Komisi IV dari Fraksi Demokrat DPR RI telah menerima usulan Kementrian Pertanian (Kementan) untuk anggaran pengangkatan THL-TBPP menjadi CPNS pada tahun 2011, dan sedang menyusun rancangan aturan untuk proses pengangkatan tersebut.
• Pengangkatan THL-TBPP menjadi PNS Penyuluh Pertanian sebaiknya dilakukan terpusat.
• Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat DPR RI, baru mengetahui adanya perubahan kategorisasi tenaga honorer dari 5 kategori menjadi 2 kategori saja (kategori 1 dan 2 saja), dan berjanji akan segera membahas dan mempertanyakannya pada rapat kerja dengan Kementrian PAN&RB.
• Fraksi demokrat mendukung terwujudnya regenerasi penyuluh pertanian dan akan mendorong agar THL-TBPP bisa menjadi PNS Penyuluh Pertanian dengan berbagai upaya, salah satunya akan segera meyampaikan aspirasi THL-TBPP kepada Menteri PAN&RB agar menyelesaikan dengan tuntas masalah THL-TBPP sesuai rekomendasi panitia kerja gabungan komisi II, komisi VIII dan komisi X DPR RI tanggal 26 April 2010.

B. Audensi dengan Fraksi GOLKAR DPR RI :

• Wakil ketua Komisi IV dari fraksi GOLKAR DPR RI telah menyampaikan kepada BPPSDMP Kementrian Pertanian agar honor dan BOP bagi THL- TBPP tetap 10 bulan dan anggarannya diusulkan pada APBN-P tahun 2011, dan Menteri Pertanian telah menyetujuinya.
• Pengangkatan THL-TBPP menjadi PNS Penyuluh Pertanian harus dilakukan secara terpusat.
• Pimpinan dan anggota Panitia kerja gabungan dari komisi X DPR RI, Ketua dan anggota Komisi II dari fraksi GOLKAR DPR RI baru mengetahui bahwa ada perubahan kategori tenaga honorer yang akan diselesaikan dari 5 kategori menjadi 2 kategori (kategori 1 dan 2 saja) dan berjanji segera menindaklanjuti informasi tersebut pada rapat kerja dengan Kementrian PAN&RB dan akan mempertanyakan perubahan tersebut serta tetap mendorong agar Kementrian PAN&RB untuk tetap menyelesaikan 5 kategori tenaga honorer sesuai rekomendasi panitia kerja gabungan komisi II, komisi VIII dan komisi X DPR RI tanggal 26 April 2010, dimana THL-TBPP masuk pada kategori ke-5.

5. Informasi yang diperoleh dari Kementrian PAN&RB terkait penyelesaian tenaga honorer, informasi dari BKN terkait formasi CPNS penyuluh pertanian serta informasi dari fraksi Demokrat dan fraksi GOLKAR DPR RI akan segera ditindaklanjuti oleh pengurus FK THLTBPP Nasional, FK THL-TBPP Propinsi dan FK THL-TBPP Kabupaten. Untuk itu kami memohon do’a dari rekan-rekan THL-TBPP seluruh Indonesia agar ALLOH SWT memudahkan jalan dan ikhtiar yang kita lakukan untuk mewujudkan regenerasi penyuluh pertanian dengan mengangkat THL-TBPP menjadi PNS Penyuluh Pertanian.

Jakarta, 14 Januari 2011

FORUM KOMUNIKASI
TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN NASIONAL

PANDUAN MUSYAWARAH DAERAH II – 2011 TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN PROVINSI JAWA TENGAH

PANDUAN

MUSYAWARAH DAERAH II – 2011

TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PANITIA PELAKSANA

MUSYAWARAH DAERAH II – 2011

TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat Panitia : Lingkungan Mendut I No. 50; Mendut; Kota Mungkid; Magelang

E-mail: fk_thltbpp.magelang@yahoo.co.id Telpon: Agus Puspito 081578010726, Saefudin 087834233860, Arif 08121577383A.

A.        PENDAHULUAN

Penyuluh  Pertanian  sebagai  bagian  integral  pembangunan  pertanian berkelanjutan  merupakan  salah  satu  upaya  pemberdayaan  petani  dan  pelaku usaha  pertanian  lain  untuk  meningkatkan  produktivitas,  pendapatan  dan kesejahteraan. Untuk  itu  kegiatan  penyuluhan  pertanian  harus  dapat mengakomodasi aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif. Sehingga pengertian penyuluhan pertanian adalah proses  pembelajaran  bagi  petani  dan  keluarganya  serta  pelaku  usaha  pertanian lainnya  agar  mereka  mau  dan  mampu  menolong  dan  mau  mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya,  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  produktivitas,  efisiensi  usaha, pendapatan dan kesejahteraannya.

Pengembangan  pembangunan  pertanian  dimasa  mendatang  perlu memberikan  perhatian  yang  khusus  terhadap  penyuluhan  pertanian,  karena penyuluhan pertanian merupakan salah satu kegiatan yang strategis dalam upaya pencapaian  tujuan pembangunan pertanian. Melalui  kegiatan penyuluhan, petani ditingkatkan  kemampuannya  agar  dapat  mengelola  usaha  taninya,  dengan produktif,  efisien  dan  menguntungkan,  sehingga  petani  dan  keluarganya  adalah tujuan  utama  dari  pembangunan  pertanian.  Memperhatikan  realita penyelenggaraan penyuluhan pertanian  yang  ada dan untuk menjawab  ke depan tantangan  Revitalisasi  Pertanian,  Perikanan,  dan  Kehutanan  (RPPK)  sebagai  salah satu triple  track  strategy dari  pencanangan  Presiden  Republik  Indonesia  Dr.  H. Susilo Bambang  Yudhoyono  dalam  rangka  pengurangan  kemiskinan  dan pengangguran serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional, maka diperlukan terwujudnya  pertanian  tangguh  untuk  pemantapan  ketahanan  pangan, peningkatan  nilai  tambah  dan  daya  saing  produk  pertanian  serta  peningkatan kesejahteraan petani.

Langkah dan upaya revitalisasi pembangunan pertanian tidak lepas dari peran sumber daya manusia pendukungnya. Oleh karena itu, lahirlah program Revitalisasi Penyuluhan  Pertanian  (RPP).  Program  RPP  merupakan  upaya mendudukkan, memerankan,  memfungsikan,  dan  menata  kembali  penyuluhan  pertanian  agar terwujud  satu  kesatuan  pengertian  korps  penyuluh,  satu  kesatuan  arah  dan  satukesatuan kebijakan. Salah satu tujuan dari RPP adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan, serta memenuhi jumlah tenaga Penyuluh Pertanian.

Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia  telah  mengambil  kebijakan penting  untuk  mengcover  kebutuhan  Penyuluh  Pertanian  tersebut  seperti  yang telah  diamanatkan  UU  Nomor  16  Tahun  2006  tentang  Sistem Penyuluhan Pertanian,  Perikanan,  dan  Kehutanan  dengan mengeluarkan  kebijakan  satu  desa satu penyuluh.

THL-TB  PP  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  ditetapkan  oleh  Departemen Pertanian pada tahun 2007 sebanyak 514 orang, tahun 2008 sebanyak 1408 orang dan  tahun 2009  sebanyak 961 orang  sehingga  jumlah THL-TB PP di Provinsi  Jawa Tengah  adalah  2883  orang. Saat  ini  jumlah  Penyuluh  Pertanian  PNS  yang  ada  di Provinsi  Jawa Tengah baru  sebanyak 2669 orang  yang  semakin berkurang  karena 80% nya akan pensiun pada 2012.

Total  jumlah  Penyuluh  Pertanian  PNS  dan  THL-TB  PP  sebanyak  5682  orang sedangkan  jumlah  desa  di Provinsi  Jawa  Tengah  adalah 8574,  yang  artinya untuk merealisasikan  amanat  UU  No.  16  Tahun  2006 ‘satu  desa  satu  penyuluh’ maka masih kekurangan tenaga penyuluh sebanyak 2892 orang.

Keberadaan  THL-TBPP  yang  telah  direkrut  sejak  tahun  2007  tersebut membawa  energi  baru  dan  segar  dengan  potensi  sumber  daya yang  profesional, inovatif, kredibel dan berwawasan global. Diakui setelah keberhasilan swasembada beras  tahun  2008, keberadaan  THL-TBPP  telah  membawa  perubahan  yang konstruktif  dalam  pembangunan  pertanian  berkelanjutan  di  Indonesia.  THL-TBPP selalu  berupaya  untuk  memberikan  kontribusi  terbaik  dalam  mensukseskan program-program  Revitalisasi  pembangunan  pertanian  yang  berkelanjutan. THL-TBPP  telah  memberikan  peran  yang  nyata  pada  kesuksesan  pendampingan program-program  pemerintah  diantaranya  Peningkatan  Produksi  Beras  Nasional (P2BN), Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Pengembangan Usaha  Agribisnis  Pedesaan  (PUAP),  Program  Pemberdayaan  Petani  melalui Teknologi  dan  Informasi  Pertanian  (P3TIP/FEATI),  Lembaga Mandiri Mengakar  di Masyarakat  (LM3),  pengawalan  pupuk  bersubsidi,  pengawalan  Bantuan  BenihLangsung  Unggul  (BLBU)  dan  Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  serta  masih banyak program yang lain.

Banyaknya program-program yang dikawal oleh THL-TBPP membuat  jaringan komunikasi  antar  THL-TBPP menjadi mutlak untuk  diperlukan.  Komunikasi  antar THL-TBPP  se-Jawa  Tengah dilakukan  dalam  suatu wadah  organisasi  yang  disebut Forum Komunikasi THL-TBPP Provinsi Jawa Tengah. Forum Komunikasi  ini semakin mengakar karena dibentuk secara berjenjang mulai dari  tingkat Nasional, Provinsi hingga kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Diharapkan,  dengan  adanya  Forum  Komunikasi ini  akan  menjadi  sebagai sarana  untuk  saling  bertukar  pikiran,  informasi  dan  pengalaman,  yang  akan berguna bagi peningkatan kualitas dan kinerja THL-TBPP. Untuk kedua kalinya, FK THL-TBPP akan mengadakan Musyawarah Daerah  yang menjadi ajang pertemuan THL-TBPP seluruh  Jawa  Tengah untuk meningkatkan motivasi,  pengetahuan  dan keterampilan  dalam  kegiatan  penyuluhan  pertanian  serta  menyatukan  persepsi dalam komunikasi dan koordinasi.

B.       DASAR PELAKSANAAN

Berdasarkan  keputusan  Rapat  Koordinasi Provinsi  (Rakorda) tanggal  7  Desember 2010 bertempat di Kabupaten Purworejo, telah menetapkan Kabupaten Magelang sebagai  daerah  penyelenggaraan  Musyawarah  Daerah  II – 2011  Tenaga  Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Provinsi Jawa Tengah.

C.       TUJUAN KEGIATAN

1.    Silaturahmi THL-TBPP se-Jateng.

2.    Sebagai media komunikasi dan informasi secara umum

3.    Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan THL-TBPP

4. Meningkatkan motivasi  kerja  THL-TBPP  dalam  kegiatan penyuluhan  pertaniankepada pelaku utama dan pelaku usaha.

D.        NAMA DAN TEMA KEGIATAN

1.     Nama Kegiatan

”Musyawarah Daerah  II – 2011  Tenaga Harian  Lepas  Tenaga  Bantu  Penyuluh Pertanian Provinsi Jawa Tengah”

2.    Tema Kegiatan

”Think  Globaly  Act  Localy! THL-TBPP Bangkit  dan  Bergerak  Menuju Pembangunan Pertanian di Jawa Tengah yang Berkelanjutan”.

E.         LOGO

F.          WAKTU DAN TEMPAT

 Hari        : Sabtu s/d Minggu

Tanggal   : 15 s/d 16 Januari 2011

Waktu      : 08.00 - selesai

Tempat    : Kantor BP2KP Jl. Sendang Sono Srowol Progowati Mungkid

G.       PESERTA DAN PERSYARATAN

1.     Peserta

Perwakilan  Forum  Komunikasi  THL-TBPP  Kabupaten/Kota Se-Jawa  Tengah, Pengurus  Forum  Komunikasi  THL-TBPP  Jawa  Tengah  dan Pengurus  Forum Komunikasi THL-TBPP Nasional.

2.    Persyaratan

Peserta berasal dari perwakilan  Forum Komunikasi  THL-TBPP Kabupaten/Kota sejumlah 3  (tiga) orang  yang  mendapat  surat  rekomendasi  dari  FK Kabupaten/Kota dan ditunjukkan saat registrasi peserta.

3.     Registrasi

Daftar nama perwakilan peserta Musda II dikirimkan  kepada panitia  lokal  (FK THL-TBPP Kabupaten Magelang)  via  email  paling  lambat  3 hari  sebelum pelaksanaan,  dan  jika  ada  perubahan  nama  mohon  segera  diberitahukan kepada panitia.

H.       UNDANGAN

Adapun pihak-pihak yang diundang dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Ka-Set Bakorluh Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah
4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
5. Ketua PERHIPTANI Provinsi Jawa Tengah
6. Ketua KTNA Provinsi Jawa Tengah
7. Ketua HKTI Provinsi Jawa Tengah
8. Bupati Magelang
9. Kepala BPPKP Kabupaten Magelang
10. Ketua DPRD Kabupaten Magelang
11. Ketua PERHIPTANI Kabupaten Magelang
12. Ketua KTNA Kabupaten Magelang
13. Ketua HKTI Kabupaten Magelang
14. Ketua FK Nasional THL-TBPP Indonesia
15. Delegasi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

I.        BENTUK KEGIATAN

1. Seminar
2. Temu Bisnis
3. Musyawarah Daerah THL-TBPP
4. Bakti Sosial MerapiJ. 

J.     ORGANISASI PELAKSANA

Pengorganisasian Musyawarah  Daerah  II – 2011  THL  TBPP  Provinsi  Jawa  Tengah merupakan  Panitia  gabungan  antara  FK  THL-TBPP  Provinsi Jawa  Tengah dan  FK THL-TBPP Kabupaten Magelang.

K.    TAHAPAN PELAKSANAAN

Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi.

L.     PEMBIAYAAN

Pembiayaan Musyawarah Daerah II – 2011 THL TBPP Provinsi Jawa Tengah berasal dari swadana THL-TBPP Se-Jawa Tengah dan sumbangan berbagai pihak yang tidak mengikat.

M.   JADWAL TENTATIF MUSDA II PROVINSI JAWA TENGAH

NO	HARI, TANGGAL JAM	KEGIATAN	PEMBICARA /NARASUMBER	TEMPAT
1.	JUMAT-SABTU, 14 sd 15 -01- 2011
	16.00 - 07.00	REGISTRASI PESERTA		BP2KP SROWOL
2.	SABTU, 15-01-2011 08.30 - 12.00	PEMBUKAAN	KETUA PANITIA BAKORLUH GUBERNUR	RM PROGOSARI
	12.00 - 13.00	ISHOMA		RM PROGOSARI
	13.00 - 15.00	SEMINAR	DPR RI KOM.4 FK NAS BAKORLUH	BP2KP SROWOL
	15.00 - 15.30	REHAT KOPI
	15.30 - 17.30	TEMU BISNIS	SPONSOR	BP2KP SROWOL
	17.30 - 19.30	ISHOMA
	19.30 - 21.00	PEMBAHASAN TATA TERTIB MUSDA		BP2KP SROWOL
	21.00 - 22.00	LPJ DAN DEMISIONER	PENGURUS PERIODE 2009-2011	BP2KP SROWOL
	22.00 - 24.00	PEMBAGIAN KOMISI		BP2KP SROWOL
3.	MINGGU, 16-01-2011
	08.00 - 10.00	RAPAT KOMISI		BP2KP SROWOL
	10.00 - 10.30	REHAT KOPI
	10.30 - 12.00	SIDANG PLENO KOMISI		BP2KP SROWOL
	12.00 - 13.00	ISHOMA
	13.00 - 14.30	PEMILIHAN PENGURUS PERIODE 2011-2013		BP2KP SROWOL
	14.30 - 15.30	PENUTUPAN		BP2KP SROWOL

N.       SUSUNAN PANITIA MUSDA II – 2011 THL-TBPP PROVINSI JAWA TENGAH

Pelindung               : Ketua FK THLTBPP Prov.Jawa Tengah

Ketua                      : 1. Ir.Agus Joko Triyono

       2. Ahmad Saifudin

Sekretaris               : 1. Arif Syaifudin,S.P.

       2. Leily Koerrniawati

Bendahara              : Dian Lutfiani,S.Pt

 Humas : Agus Puspito

Seksi Transportasi : 1. Singgih Pramono, SP

       2. Dedi Kurniadi

Seksi  Konsumsi      : 1. Timoria.S.P

         2. Partiyah

         3. Sulis Hijriyati

Seksi Perlengkapan : 1. Sumardi

         2. Ariyanto

          Seksi PubDekDok : Yekta Andaryuni W, SP